Kemenkumham Jateng dan Pemkab Rembang Bahas Kelanjutan Rencana Relokasi Rutan Rembang

REMBANG - Rencana relokasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang memasuki tahapan baru. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diwakili Kepala Bagian Umum, Budhiarso Widhyarsono memenuhi undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang untuk membahas tindak lanjut pertemuan Kakanwil dengan Bupati Rembang, Senin (05/06/2023).

Didampingi Kepala Rutan Rembang Irwanto, Kabag Umum diterima oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Agus Salim di ruang rapat Sekretaris Daerah.

Baca juga: Kotak Layanan Pengaduan Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan

Budhi menyampaikan mekanisme yang akan ditempuh perihal relokasi Rutan yang sudah berdiri sejak tahun 1918 ini.

Baca juga: Lapas Batang Mulai Buka Kunjungan Tatap Muka, Catat Tanggal dan Syaratnya

Terdapat beberapa kriteria kebutuhan yang akan dijadikan sebagai rutan yang baru, untuk itu Budhi juga menyampaikan status tanah di rutan baru tidak menjadi sengketa ke depannya.

"Kita memang membutuhkan lahan yang lebih besar dari yang sekarang, kami juga memohon status tanah nanti sudah clean and clear artinya tidak ada sengketa, " ujar Budhi menjelaskan.

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Publik Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan Gandeng Bank Mandiri Cabang Cilacap

Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang pada intinya mendukung proses relokasi ini. Pihaknya juga menyediakan beberapa lahan yang akan dijadikan pembangunan Rutan Rembang.

Namun ia mengatakan harus ada kajian lagi apakah beberapa lokasi yang disediakan memenuhi kriteria atau tidak.

Baca juga: Bapas Nusakambangan Komitmen Internalisasi dan Terapkan SDM Kemenkumham Berakhlak-Bangga Melayani

"Pada prinsipnya kami menyediakan lahannya, namun kita harus melihat lagi apakah sesuai atau tidak dengan kriteria, " kata Agus Salim.

"Setelah ini mungkin Pak Karutan dapat meninjau kembali lahan yang ada, " ujarnya.

Baca juga: Sub Bagian Keamanan Lapas Karanganyar Kenalkan Sarana dan Prasarana Kamtib Kepada Taruna Poltekip 53

Pada pertemuan ini dihasilkan bahwa secara payung hukum, proses relokasi tersebut dimungkinkan. Dari Pemerintah Kabupaten Rembang juga menyatakan siap membantu secara teknis dalam melakukan kajian.